Home      •    •    •    •  

Diduga Terima Komisi dan Diduga Jadi Bos Judi Online, Budi Arie dan Dasco Sufmi Ahmad Terus Berkelit Bantah Terlibat

metropolitanupdate.com  |   26 Mei 2025
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diduga menjadi bos praktik bisnis judi online di Kamboja. Meskipun tuduhan ini telah dibantah Sekjen DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diduga menjadi bos praktik bisnis judi online di Kamboja. Meskipun tuduhan ini telah dibantah Sekjen DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Metropolitanupdate.com – Sejumlah pejabat negara mulai diterpa isu tidak sedap bersamaan pula munculnya wacana reshuffle kabinet. Bahkan isu judi online ini juga menyeret pimpinan DPR RI yang diduga menerima komisi dari praktik bisnis yang diharamkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya Menteri Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam dakwaan perkara UU ITE, penjagaan website judi online yang melibatkan Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025 terungkap.

Dalam dakwaan itu, para pelaku sepakat membagi hasil dari pengelola situs judi online dengan komposisi 50% untuk Budi Arie, 30% untuk Zulkarnaen, dan 20% untuk Adhi Kismanto.

Kendati disebut dalam dakwaan, Budi Arie berkelit mengaku tidak pernah menerima apapun dari para terdakwa tersebut terkait komisi penjagaan situs judi online. Budi malah menilai kasus mafia judi online ini terus berulang menyeret namanya ibarat lagu lama kaset rusak.

Untuk menutupi dan membantah dakwaan terhadap Budi Arie, Zulkarnaen Apriliantony pun membantah dakwaan tersebut. Bahwa Budi Arie sama sekali tidak menerima apapun dari perjudian.

Sebelumnya, Majalah Tempo dalam Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja pada 7 April 2025, telah mengungkap hasil laporan investigasinya dan menyebut nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memiliki  kaitan dengan bisnis judi online di Kamboja.

Dalam laporan tahunan 2022, PT MNC Digital Entertainment Tbk menuliskan riwayat kerja komisaris utama mereka saat itu, Sufmi Dasco, pernah memiliki pengalaman bisnis di Golden Oasis Entertainment Co Ltd dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja. Informasi ihwal Dasco terafiliasi dengan bisnis judi ini dibenarkan oleh seorang pejabat di Kabinet Merah Putih yang bersedia disebutkan namanya.

Golden Oasis Entertainment Ltd merupakan pengelola Trimulia Casino yang beroperasi di wilayah Sihanoukville, Kamboja. Jenis usaha perusahaan tersebut meliputi perjudian, penyediaan sumber daya manusia, agen travel, konstruksi, bar, layanan pijat, restoran, dan hotel.

Kasino Trimulia berada di lantai dasar gedung hotel. “Kasino dan hotel ini milik orang Indonesia,” ucap salah satu staf gedung kepada Tempo saat bertandang ke kasino tersebut. Tempo kembali berupaya meminta tanggapan kepada politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui aplikasi pesan singkat pada Rabu, 9 April 2025. Namun, hingga berita ini ditulis, Dasco tak kunjung memberikan respons.

Namun, Sekjen Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani menyatakan, pihaknya tidak yakin jika Sufmi Dasco Ahmad berkaitan dengan bisnis judi online di Kamboja. Sedangkan, anggota Fraksi Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menilai, laporan Majalah Tempo pada 7 April 2025 itu, membuat narasi fitnah bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terkait dengan praktik judi kasino dan judi online di Kamboja.

“Narasi fitnah dibangun dengan sangat keji, meski tanpa data dan fakta apapun,” kata Habiburokhman seperti dikutip situs resmi Fraksi Gerindra DPR-MPR RI pada 10 April 2025.

Terakhir terkait Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Nama Airlangga terseret kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan banyak pihak dan merugikan negara.

Kejaksaan Agung pun pernah memeriksa Airlangga selama 12 jam pada 24 Juli 2023. Publik masih ingat, 2 bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 2024, surat perintah penyidikan terhadap Airlangga sempat beredar, meski akhirnya dibantah Kejaksaan Agung.

Pengamatan IAW

Hal-hal demikianlah yang menjadi perhatian Indonesian Audit Watch (IAW), lembaga pemerhati soal-soal transparansi, integritas dan akuntabilitas. Menurut Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus, ini menjadi momentum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoreksi mereka yang dinilai menjadi beban politik. Karena, integritas dan moral menjadi ukuran utama menjadi pejabat publik.

“Presiden Prabowo harus gunakan hak prerogatifnya. Jangan biarkan kabinet diisi orang-orang yang menyimpan persoalan hukum dan etika,” tegas Iskandar ketika dihubungi di Jakarta, Jumat 23 Mei 2025.

“Prabowo harus menempatkan orang-orang bersih, transparan, dan punya integritas hukum bila ingin program-program prioritasnya dijalankan tanpa beban.”

Karena itu, kata Iskandar, pihaknya menilai terkhusus perombakan kabinet harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap akuntabilitas para menteri, bukan sekadar transaksi kekuasaan.

“Kalau reshuffle hanya memindahkan masalah ke tempat lain, kita tidak sedang memperbaiki negara, kita sedang mewariskan problem sistemik,” tandas Iskandar. (Keating)

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata