Pembangunan Irigasi Mangkrak, Warga Tolak BUMN Karya Kerjakan Proyek Infrastruktur di Sulawesi Tengah

Sulteng | Metropolitanupdate.com

Ratusan warga menolak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pelaksana sejumlah proyek di wilayah Sulawesi Tengah. Penolakan didasari atas kinerja BUMN tersebut yang justru merugikan masyarakat.

“Pekerjaan kami tidak dibayar, proyek pekerjaan tidak tuntas dan justru mangkrak hingga sekarang dan justru mengakibatkan air tidak mengalir ke sawah-sawah warga,” kata Ruslani, koordinator aksi mewakili Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulteng.

Ruslani menegaskan, hentikan BUMN Karya melaksanakan pekerjaan konstruksi di Sulawesi Tengah. “Stop BUMN Karya melaksanakan proyek kepentingan dan nepotisme. Jangan jadikan bumi Tadulako sebagai ajang kongkalikong. BUMN Karya silakan angkat kaki dari tanah Kaili,” kata Raslin saat aksi yang dilakukan Selasa (7/4/2026).

Raslin menambahkan, seluruh warga tanah Kailili dan bumi Tadulako mrngetahui bahwa BUMN Karya adalah pelaksana proyej titipan yang dikerjakan PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan.

Tanah Kaili bukan aset untuk dijial demi kepentingan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Sekretaris Dirjen Proyek Strategis. Aksi demonstrasi dilakukan di depan Balai Besar Wilayah Sungai III Kementerian Pekerjaan Umum.

Aksi dilakukan karena proyek pekerjaan Pembangunan Irigasi untuk Ketahanan Pangan di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parimo Provinsi Sulawesi Tengah masih belum selesai dikerjakan.

Sementara Kepala Balai Wilayah Sulawesi III menjawab pertanyaan warga mengapa sejumlah proyek itu belum selesai dan dijawab sudah selesai 100 persen melalui surat nomor Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Nomor : PA0101/B/Bws16/2026/239, Perihal Penjelasan Pekerjaan Irigasi di Wilayah Sulawesi Tengah,bertanggal 02 Maret 2026,

“Mari kita ke Lende, periksa pekerjaan irigasi untuk swasembada pangan. Pekerjaan belum selesai tapi dikatakan sudah selesai. Hei bos, kenapa kalian takut dengan BUMN? Apakah karena Wamen PU Ibu Diana Kusuma Astuti merangkap sebagai Komisaris Utama LT Brantas Abibpraya,” tegas Raslin.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Essy Asiah juga merangkap Komisaris PT Hutama Karya.

“Jelas ini ada konflik kepentingan. Inpres nomor 2 tahun 2025 tentang penunjukan BUMN Karya di sejumlah proyek Asta Cita ini jelas bertentangan dengan perilaku BUMN Karya di daerah. Pembangunan Huntap II B Talise, Huntap Tondo belum selesai, vendornya belum dibayarkan,” tegas Raslin.nKeating

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya