Sulteng | Metropolitanupdate.com
Ratusan warga menolak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pelaksana sejumlah proyek di wilayah Sulawesi Tengah. Penolakan didasari atas kinerja BUMN tersebut yang justru merugikan masyarakat.
“Pekerjaan kami tidak dibayar, proyek pekerjaan tidak tuntas dan justru mangkrak hingga sekarang dan justru mengakibatkan air tidak mengalir ke sawah-sawah warga,” kata Ruslani, koordinator aksi mewakili Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulteng.
Ruslani menegaskan, hentikan BUMN Karya melaksanakan pekerjaan konstruksi di Sulawesi Tengah. “Stop BUMN Karya melaksanakan proyek kepentingan dan nepotisme. Jangan jadikan bumi Tadulako sebagai ajang kongkalikong. BUMN Karya silakan angkat kaki dari tanah Kaili,” kata Raslin saat aksi yang dilakukan Selasa (7/4/2026).
Raslin menambahkan, seluruh warga tanah Kailili dan bumi Tadulako mrngetahui bahwa BUMN Karya adalah pelaksana proyej titipan yang dikerjakan PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan.
Tanah Kaili bukan aset untuk dijial demi kepentingan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Sekretaris Dirjen Proyek Strategis. Aksi demonstrasi dilakukan di depan Balai Besar Wilayah Sungai III Kementerian Pekerjaan Umum.
Aksi dilakukan karena proyek pekerjaan Pembangunan Irigasi untuk Ketahanan Pangan di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parimo Provinsi Sulawesi Tengah masih belum selesai dikerjakan.
Sementara Kepala Balai Wilayah Sulawesi III menjawab pertanyaan warga mengapa sejumlah proyek itu belum selesai dan dijawab sudah selesai 100 persen melalui surat nomor Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Nomor : PA0101/B/Bws16/2026/239, Perihal Penjelasan Pekerjaan Irigasi di Wilayah Sulawesi Tengah,bertanggal 02 Maret 2026,
“Mari kita ke Lende, periksa pekerjaan irigasi untuk swasembada pangan. Pekerjaan belum selesai tapi dikatakan sudah selesai. Hei bos, kenapa kalian takut dengan BUMN? Apakah karena Wamen PU Ibu Diana Kusuma Astuti merangkap sebagai Komisaris Utama LT Brantas Abibpraya,” tegas Raslin.
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Essy Asiah juga merangkap Komisaris PT Hutama Karya.
“Jelas ini ada konflik kepentingan. Inpres nomor 2 tahun 2025 tentang penunjukan BUMN Karya di sejumlah proyek Asta Cita ini jelas bertentangan dengan perilaku BUMN Karya di daerah. Pembangunan Huntap II B Talise, Huntap Tondo belum selesai, vendornya belum dibayarkan,” tegas Raslin.nKeating
Tags: Balai Besar Wilayah Sulawesi III Palu, BUMN Karya, Ditjen Sarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Essy Asiah, Forum LBH Rakyat, Infrastruktur, Inpres No 2 Tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum, Ketahanan Pangan, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Irigasi, PT Adhi Karya, PT Brantas Abibpraya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan, Ruslani, Swasembada Pangan
Baca Juga
-
Berita.Headline.Politik.Top News
Ketua PWI Provinsi Yogyakarta Menilai Hendry Ch Bangun Pemimpin Teruji dan Layak Kembali Pimpin PWI Pusat
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Wajibkan Uji Emisi Kendaraan Dinas, Dorong Operasional Ramah Lingkungan dan Aman
-
Berita.Bisnis.Headline.Politik.Top News
Gapeknas Solid Menangkan Hilal Firmansyah Ketua Kadin Kabupaten Bogor
-
Berita.Bisnis
Marching Competition 2025 Resmi Digelar di Stadion Pakansari, Sastra Winara: Momentum Bangun Karakter Pelajar
-
Berita.Bisnis.Headline.Lifestyle.Peristiwa.Top News
Pj. Bupati Bogor Apresiasi Festival Domba 2024, Integrasikan Peternakan, Budaya dan Pariwisata
-
Berita.Lifestyle.Pilihan
Cak Imin didoakan amanah saat bertemu Abuya Muhyiddin di Madinah
Rekomendasi lainnya
-
Bisnis.Headline
Cara Daftar Paylater BCA: Solusi Transaksi Praktis, Aman, dan Nyaman
-
Berita.Bisnis
BKPSDM Bogor Berkomitmen Seleksi CASN 2024 Terlaksana Bersih dan Transparan
-
Berita.Headline.Peristiwa.Politik.Top News
Posraya Indonesia Tim 7 Jokowi Bogor Raya Gelar Tasyakuran Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran
-
Berita.Headline
Sastra Winara dan Rudy Susmanto Jalin Kolaborasi dengan Kemhan, Dukung Visi Nasional
-
Berita.Bisnis.Headline.Lingkungan.Peristiwa.Politik.Top News
Presiden Prabowo Akui Ada Pejabat Pengkhianat Menjadi Maling dan Bantu Pencuri
-
Berita.Headline
Sampaikan Ucapan Hari Santri Nasional, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ajak Lanjutkan Perjuangan untuk Masa Depan Bangsa



















