Surat Sakti UPTD PB 1 Tak Mematikan: 9 Bangunan Tanpa Izin di Jantung Cibinong Lolos dari 3 Surat Peringatan, Siapa yang Melindungi?

Cibinong | Metropolitanupdate.com

‎Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Bangunan Wilayah 1 Cibinong akhirnya merespon surat dari Forum Aktivis Indonesia Raya (FAIR) eetelah berita metropolitanupdate.com tentang bangunan liar di depan RSUD Cibinong viral dan dipertanyakan publik.

Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya buka suara melalui UPTD PB 1 Cibinong yang jawabannya justru lebih mengkhawatirkan dari dugaan awal.

‎Dalam surat resmi Nomor: 600.1.15.2 / 032 – UPTD PB I tanggal 20 November 2026, yang ditandatangani UPTD Penataan Bangunan I Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Pemkab Bogor mengakui secara tertulis bahwa 9 bangunan kios di Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong itu tidak memiliki izin dan melanggar undang-undang.

‎Surat itu merupakan balasan atas Surat Ketua Forum Aktivis Indonesia Raya (FAIR) Kabupaten Bogor Nomor 046/FAIR/XI/2026 tanggal 17 November 2026 yang menuntut penjelasan atas Surat Pemberitahuan Lanjutan Ke-2 dan Ke-3 terkait bangunan liar tersebut.

‎”Pada saat pendataan dan pengawasan pemilik dan/atau pengguna bangunan tidak dapat menunjukan dokumen perizinan bangunan gedung,” tulis surat tanggapan itu, mengutip hasil pendataan 6 Februari 2026.

‎Bukan Tanah Sengketa, Tapi Bangunan Tanpa Izin di Atas SHM

‎Fakta baru yang terungkap dalam surat ini mengubah peta persoalan. 9 kios itu ternyata berdiri di atas tanah yang jelas statusnya: Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3554, SHM No. 3559, SHM No. 3560, dan SHM No. 4142 atas nama Bapak Abdul Karim.

‎Bangunan itu disewa oleh 9 pengguna bangunan dari pemilik tanah dan/atau bangunan.

‎Artinya, persoalan ini bukan lagi soal siapa pemilik tanah. Persoalannya adalah: Tanah bersertifikat tidak otomatis membuat bangunan di atasnya legal. Pemilik dan penyewa sama-sama gagal menunjukkan izin.

‎Atas temuan itu, UPTD menyatakan bangunan tersebut melanggar Pasal 40 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelanggaran itu, menurut Pasal 44 UU yang sama, dikenai sanksi administratif.

‎Kronologi 10 Bulan Pembiaran: Dari Musyawarah Sampai Peringatan III

‎Surat UPTD Pengawas Bangunan Wilayah 1 ini juga membuka kronologi panjang yang selama ini tidak diketahui publik:

‎26 November 2025: Lurah Tengah melaporkan hasil Musyawarah Bersama dengan Para Pemilik Warung.

‎27 Januari 2026: Kasatpol PP Kabupaten Bogor mengirim Laporan Hasil Pemantauan Bangunan Tanpa Izin Depan RSUD Cibinong.

‎6 Februari 2026: UPTD Penataan Bangunan melakukan pendataan dan pengawasan langsung di lokasi.

‎29 April 2026: Surat Peringatan I dilayangkan.

‎19 Mei 2026: Surat Peringatan II dilayangkan.

‎22 September 2026: Surat Peringatan III dilayangkan.

‎20 November 2026: Surat tanggapan kepada FAIR diterbitkan.

‎Dari musyawarah hingga Peringatan III, hampir 1 tahun berlalu. Bangunan itu masih berdiri tepat di depan rumah sakit rujukan utama Kabupaten Bogor.

‎Inilah yang menjadi pertanyaan tajam FAIR dan publik: Jika sudah 3 kali diperingatkan dan dinyatakan melanggar UU, mengapa tidak ada penindakan? Apakah surat peringatan di Kabupaten Bogor hanya menjadi administrasi tanpa gigi?

‎Yang Tidak Dijawab Surat Itu

‎Dalam surat setebal 3 halaman itu, UPTD Penataan Bangunan menjelaskan dasar hukum pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2025 tentang Pembentukan UPTD Penataan Bangunan Kelas A. UPTD ini memiliki fungsi pendataan, pengendalian dan pengawasan ruang dan bangunan.

‎Namun, surat itu berhenti di Peringatan III. Tidak ada satu kalimat pun yang menjelaskan: kapan pembongkaran akan dilakukan, apakah ada sanksi administratif yang sudah dijatuhkan, dan apa tindak lanjut setelah Peringatan III tidak diindahkan.

‎Padahal, sesuai UU Bangunan Gedung, setelah peringatan, tahapan berikutnya adalah pembatasan, penghentian sementara, hingga pembongkaran.

‎Bagi warga Cibinong, bangunan liar di depan RSUD bukan sekadar soal estetika. Lokasi itu adalah jalur vital ambulans, akses pasien gawat darurat, dan wajah pelayanan kesehatan publik. Ketika negara kalah oleh 9 kios tanpa izin di depan rumah sakitnya sendiri, yang dipertaruhkan adalah wibawa hukum.

‎FAIR Kabupaten Bogor kini menunggu langkah nyata. Bukan lagi surat ke-4, ke-5, dan seterusnya.

‎metropolitanupdate.com akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan penegakan hukum yang nyata di lapangan, bukan hanya di atas kertas.n Keating

‎

Tags: , , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya