Home      •    •    •    •  

Dokumen Kontrak Dibedah Gapensi Bogor Hadirkan LKPP RI Jawab Kegelisahan Kontraktor

metropolitanupdate.com  |   22 Jun 2026

Cibinong | Metropolitanupdate.com

Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Bogor menghadirkan Direktur Penanganan Masalah Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Raden Ari Widianto dalam diskusi panel konstruksi di Aula Bank BJB KCU Cibinong, Senin (22/6/2026).

“Pada intinya kami di LKPP RI siap melakukan mediasi jika terjadi sengketa kontrak. Kami siapkan 100 mediator dan 100 arbritator dalam menangani setiap pengaduan masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Raden Ari Widianto dalam diskusi bertema Memahami Kontrak, Sengketa Kontrak dan Solusinya Melalui Dewan Sengketa LKPP RI yang digelar BPC Gapensi Kabupaten Bogor.

Ari meluruskan tema tidak ada Dewan Sengketa di LKPP RI yang ada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (LPS-LKPP) atau LPS PBJP. “Dewan Sengketa itu adanya di Kementerian Pekerjaan Umum tapi setau saya kurang berfungsi,” ujar Raden Ari saat memberikan materinya.

Raden Ari juga menjawab kegelisahan para penyedia jasa konstruksi akibat kebijakan penutupan tambang oleh Gubernur Jawa Barat.

“Lho kan bagus toh. Kita kan maunya barang yang digunakan oleh penyedia jasa adalah barang resmi yang berizin dan membayar pajak. Memangnya diterima kalau barangnya separuh nyolong karena tidak membayar pajak?” tegas Raden Ari.

Dalam kesempatan itu, Asima Banjarnahor mewakili Inspektorat Kabupaten Bogor menjelaskan setiap pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan itu harus melalui mekanisme reviu APIP untuk dialokasikan pembayarannya oleh BPKAD.

“Persyaratan itu memang diatur dan kami melaksanakan sesuai aturan dan ketentuan tersebut,” ujar Asima.

Haji Enday Dasuki, narasumber lain mewakili BPD Gapensi Jawa Barat dan pelaku jasa usaha mengungkapkan sangat banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor bahkan saat perencanaan.

“Kondisi lapangan pekerjaan tidak sesuai kontrak dan ini sering sekali terjadi dan kami sering menemuinya karena perencanaan tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan. Akibatnya apa, ada tambahan pekerjaan dan tambahan biaya yang harus dikeluarkan,” ujar Haji Enday.

Terkait giat tersebut, Haji Eko salah satu pengurus BPC Gapensi mengaku acara diskusi panel seperti ini harus sering dilakukan agar segala permasalahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusinya bersama.

“Ini awal yang baik, dan kami di pengurus berharap acara diskusi seperti ini harus sering dilakukan untuk memberi pemahaman kepada para anggota sebelum, saat dan usai mengerjakan pekerjaan konstruksi,” kata Haji Eko.

Sekretaris Panitia Diskusi Panel, Zulfikri mengatakan sebagai anak muda yang baru bergabung di Gapensi, dirinya merasa sangat terbantu dan tercerahkan untuk bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berkontrak dengan Pemkab Bogor.

“Saya masih baru meletek di Gapensi dan masih harus banyak belajar. Dengan giat diskusi ini terus terang telah memberi pencerahan kepada kami anggota dan pengurus baru di Gapensi,” tandasnya.

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Bogor, Hilal Firmansyah mengungkap tujuan diskusi itu untuk memberi pemahaman kepada para anggota Gapensi dan asosiasi kontruksi lainnya serta Pejabat Pembuat Komitmen dari Pemkab Bogor, menggunakan sudut pandang yang sama sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami ingin agar kita semua masyarakat jasa konstruksi selain asosiasi, ada juga PPK dan pejabat pengadaan yang bisa menggunakan sudut pandang yang sama dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi yang berlaku dan dijadikan acuan bersama,” ujar Hilal.nkeating

Tags: , , , , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata